Infokom PPDI Bulukumba - MALINO. Sabtu, 16 Mei 2026, suasana sejuk pegunungan Malino di Kabupaten Gowa menjadi saksi pentingnya konsolidasi organisasi perangkat desa di Sulawesi Selatan. Bertempat di Royale Villa Malino, Pengurus Provinsi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Sulawesi Selatan menggelar Musyawarah Kerja Provinsi (Muskerprov) yang dihadiri pengurus harian tingkat provinsi serta ketua dan perwakilan PPDI kabupaten se-Sulawesi Selatan.
Pertemuan ini bukan sekadar agenda formal organisasi. Muskerprov PPDI Sulsel 2026 menjadi ruang evaluasi, refleksi, sekaligus forum strategis untuk memperkuat arah perjuangan perangkat desa di tengah dinamika birokrasi dan tantangan tata kelola pemerintahan desa yang terus berkembang.
Sejumlah agenda penting menjadi pembahasan utama dalam forum tersebut. Mulai dari evaluasi program kerja, keaktifan pengurus, status kepegawaian perangkat desa, pendampingan hukum, hingga penguatan iuran organisasi dan persiapan pelaksanaan Harlah PPDI 2006 di Jakarta.
Dalam konteks organisasi modern, isu-isu tersebut dinilai sangat relevan dengan kebutuhan perangkat desa saat ini. Apalagi, perangkat desa menjadi ujung tombak pelayanan publik di desa dan memiliki peran vital dalam pembangunan berbasis masyarakat.
Ketua PPDI Provinsi Sulawesi Selatan, Taba Halilintar, dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga soliditas organisasi di semua tingkatan.
“Pengurus PPDI baik di tingkat provinsi maupun kabupaten harus tetap solid dan kompak memperjuangkan hak-hak teman perangkat desa di wilayah masing-masing demi tercapainya cita-cita organisasi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa perjuangan organisasi tidak dapat berjalan secara individual. Dibutuhkan loyalitas, komunikasi aktif, dan kerja kolektif untuk menjaga eksistensi PPDI sebagai rumah besar perangkat desa Indonesia.
Dalam forum yang berlangsung hangat namun serius itu, Taba Halilintar juga mengakui bahwa keberhasilan organisasi tidak bisa bergantung pada satu figur semata. Menurutnya, komitmen dan kreativitas seluruh pengurus menjadi energi utama dalam menjalankan roda organisasi.
Ia menegaskan keterbukaannya menerima kritik dan saran demi kepentingan bersama. Sikap tersebut dinilai sebagai bagian dari kepemimpinan partisipatif yang dibutuhkan organisasi profesi modern.
“Kolaborasi dan sinergi antar pengurus provinsi, kabupaten, bahkan lintas organisasi sangat diperlukan agar PPDI mampu menjawab tantangan zaman,” tambahnya.
Narasi ini memperlihatkan bahwa PPDI Sulsel tengah mendorong transformasi organisasi menuju tata kelola yang lebih adaptif, profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan perangkat desa di era digitalisasi pemerintahan.
Sementara itu, Sekretaris Umum PPDI, Muh. Naim Suro, menegaskan perlunya evaluasi terhadap pengurus yang dinilai tidak aktif dalam menjalankan amanah organisasi.
Dalam sesi diskusi yang berlangsung cukup panjang dan dinamis, Naim menyampaikan bahwa evaluasi merupakan langkah konsisten untuk menjaga struktur organisasi tetap berjalan sesuai amanat AD/ART PPDI.
Menurutnya, organisasi yang sehat membutuhkan pengurus yang aktif, hadir, dan memiliki tanggung jawab moral terhadap perjuangan perangkat desa.
Pembahasan tersebut menjadi perhatian serius peserta Muskerprov karena menyangkut efektivitas kepemimpinan organisasi di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Di sisi lain, Bendahara PPDI Sulsel, Hafni Hotri Karim, menyoroti pentingnya iuran rutin sebagai fondasi keberlangsungan organisasi.
Ia menilai, penguatan keuangan organisasi menjadi kebutuhan mendesak agar berbagai program advokasi, pendampingan hukum, pelatihan kapasitas perangkat desa, hingga kegiatan sosial dapat berjalan maksimal.
Selain itu, Hafni juga mendorong terbentuknya sinergi dengan pihak ketiga maupun sektor swasta sebagai langkah memperkuat dukungan terhadap kegiatan PPDI.
Strategi tersebut dinilai sejalan dengan pola organisasi modern yang mengedepankan kemitraan, networking kelembagaan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia desa.
Muskerprov PPDI Sulsel 2026 di Malino diharapkan menjadi titik awal pembenahan organisasi yang lebih terarah, progresif, dan berkelanjutan.
Forum ini tidak hanya membahas administrasi organisasi, tetapi juga memunculkan berbagai gagasan baru terkait perlindungan perangkat desa, penguatan advokasi kebijakan, peningkatan kesejahteraan aparatur desa, digitalisasi organisasi, kaderisasi kepemimpinan, hingga penguatan legal standing perangkat desa di masa depan.
Dengan semangat kebersamaan, Muskerprov ini menjadi momentum mempertegas posisi PPDI sebagai wadah perjuangan, rumah aspirasi, sekaligus ruang penguatan solidaritas perangkat desa Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan.
Di tengah tantangan birokrasi desa yang semakin kompleks, PPDI Sulsel dituntut mampu menjadi organisasi yang adaptif terhadap perkembangan regulasi nasional, teknologi pemerintahan desa, serta kebutuhan pelayanan publik berbasis masyarakat.
Ke depan, hasil Muskerprov ini diharapkan mampu melahirkan langkah konkret, program terukur, dan rekomendasi strategis demi memperkuat marwah perangkat desa sebagai garda terdepan pembangunan Indonesia dari desa.