Infokom PPDI Bulukumba - BULUKUMBA. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa berbasis digital terus ditunjukkan melalui penguatan pengelolaan website desa. Melalui kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfo), dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap seluruh website desa di Kabupaten Bulukumba.
Kegiatan bertajuk Pemetaan Kebutuhan Pembinaan dan Tata Kelola Website Desa Kabupaten Bulukumba tersebut berlangsung di Ruang Kahayya, Gedung Pinisi, Senin (6/7/2026), sebagai langkah strategis untuk memastikan website desa berfungsi optimal sebagai media informasi publik, pelayanan administrasi, sekaligus sarana transparansi pemerintahan.
Kegiatan dihadiri Kepala Dinas PMD Bulukumba Asdar A. Bennu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Andi Uke Indah Permatasari, Kepala Bidang Humas Andi Ayatullah Ahmad, para operator website desa se-Kabupaten Bulukumba, serta difasilitasi oleh Muh Bayu Syafei dari Biro Administrasi Umum dan Keuangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Dalam laporannya, Kepala Bidang Humas Diskominfo Bulukumba, Andi Ayatullah Ahmad, menjelaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
Sebanyak 109 website desa menjadi objek evaluasi dengan indikator penilaian meliputi tingkat keaktifan website, kualitas pengelolaan konten, konsistensi publikasi informasi, hingga keberlanjutan pengelolaannya.
Hasil evaluasi menunjukkan:
- 50 website desa (46 persen) berstatus aktif.
- 48 website desa (44 persen) masuk kategori kurang aktif.
- 11 website desa (10 persen) dinyatakan tidak aktif.
Menurut Ayatullah, data tersebut menjadi gambaran bahwa masih terdapat desa yang membutuhkan pendampingan agar website benar-benar dimanfaatkan sebagai media keterbukaan informasi publik.
"Data ini menunjukkan masih ada sejumlah website desa yang memerlukan perhatian dan pendampingan agar dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana keterbukaan informasi publik," ujarnya.
Dari hasil penilaian produktivitas konten, terdapat lima desa yang dinilai paling konsisten mengelola website.
Kelima desa tersebut adalah:
1. Desa Oro Gading (Kecamatan Kindang)
2. Desa Dwi Tiro (Kecamatan Bontotiro)
3. Desa Dampang (Kecamatan Gantarang)
4. Desa Benteng Palioi (Kecamatan Kindang)
5. Desa Batulohe (Kecamatan Bulukumpa)
Penilaian dilakukan berdasarkan konsistensi publikasi berita desa, galeri kegiatan, pengumuman resmi, hingga agenda pelayanan masyarakat yang diperbarui secara berkala.
Tim evaluasi juga mengidentifikasi sejumlah kendala yang masih dihadapi pemerintah desa dalam mengelola website.
Beberapa di antaranya adalah tingginya pergantian operator website, keterbatasan akses internet di sejumlah wilayah, serta kemampuan aparatur desa yang masih perlu ditingkatkan dalam penulisan berita dan pengelolaan konten digital.
Untuk menjawab tantangan tersebut, DPMD bersama Diskominfo merekomendasikan pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) maupun coaching clinic secara rutin, khususnya bagi operator website desa yang baru ditugaskan.
Kepala Dinas PMD Bulukumba, Asdar A. Bennu, menegaskan bahwa keberadaan website desa kini tidak lagi sekadar menjadi media publikasi, melainkan telah berkembang sebagai bagian penting dari pelayanan publik.
"Website desa merupakan wajah pemerintahan desa yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Karena itu, dukungan kepala desa dan peningkatan kapasitas operator menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pengelolaannya," katanya.
Ia juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antara DPMD dan Diskominfo dalam mendampingi pemerintah desa menuju transformasi digital yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Bulukumba, Andi Uke Indah Permatasari, menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan desa merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda.
Menurutnya, website desa dengan domain resmi desa.id bukan hanya pelengkap administrasi, melainkan etalase digital yang menampilkan informasi pembangunan, pelayanan administrasi, transparansi anggaran, hingga promosi potensi wisata, budaya, dan produk unggulan desa.
Ia memberikan apresiasi kepada desa-desa yang mampu menjaga konsistensi pengelolaan website, termasuk Kecamatan Ujung Loe yang mencatat prestasi membanggakan.
Dari 12 desa di kecamatan tersebut, sembilan desa berstatus aktif dan tidak ada satu pun website desa yang masuk kategori tidak aktif, menjadikan Ujung Loe sebagai salah satu contoh terbaik dalam implementasi pemerintahan desa berbasis digital di Kabupaten Bulukumba.
"Kami mengajak seluruh kepala desa dan operator website untuk mengubah pola pikir. Jadikan website desa sebagai pusat informasi dan pelayanan masyarakat," ungkap Andi Uke.
Melalui monitoring dan evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Bulukumba berharap seluruh pemerintah desa semakin berkomitmen memanfaatkan website sebagai media pelayanan publik yang modern, transparan, akuntabel, sekaligus menjadi bagian penting dalam mempercepat transformasi digital hingga ke tingkat desa.